Dengan Tegas Pemerintah Melarang Pungutan oleh Komite Sekolah, Orang Tua Berhak Tolak Biaya Wajib


Malang || Visioner Nusantara.com

Pemerintah kembali menegaskan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan biaya kepada peserta didik maupun orang tua/wali murid. Penegasan ini merujuk pada berbagai regulasi resmi yang mengatur pendanaan pendidikan dan peran komite sekolah, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri pendidikan.

Kebijakan ini bertujuan memastikan akses pendidikan tidak terhambat oleh beban biaya, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sekolah dan komite sekolah diwajibkan menjalankan prinsip nirlaba, transparan, dan sukarela dalam setiap bentuk dukungan pendanaan.

Landasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan pembiayaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 46 ayat (1) ditegaskan:

“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”

Namun, Pasal 34 ayat (2) secara tegas menyebutkan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Selain itu, Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa satuan pendidikan bersifat nirlaba, sehingga tidak dibenarkan menjadikan peserta didik atau orang tua sebagai objek penarikan dana wajib.

Larangan Pungutan pada Pendidikan Dasar

Larangan pungutan diatur lebih rinci dalam Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011.

Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan:

“Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya kepada peserta didik.”

Ayat (2) menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup biaya pendaftaran, uang bangunan, iuran bulanan, serta pungutan lain yang bersifat wajib.

Perbedaan Pungutan dan Sumbangan

Ketentuan ini dipertegas dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pungutan adalah biaya yang wajib, mengikat, dan ditentukan jumlah serta waktunya oleh sekolah.

Sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun waktunya.

Pada Pasal 9 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa sekolah dasar negeri dilarang melakukan pungutan, serta Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pembebasan atau keringanan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Peran Komite Sekolah

Peran komite sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Pasal 3 menyebutkan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Dalam hal pendanaan, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa komite sekolah hanya boleh menggalang dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan.

Larangan tegas terdapat pada Pasal 12 huruf b dan c, yang menyebutkan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan dan penggalangan dana yang bersifat memaksa.

Dengan demikian, setiap penarikan dana yang diwajibkan, ditentukan jumlahnya, atau disertai tekanan meskipun disebut “sumbangan” tetap dikategorikan sebagai pungutan ilegal (pungutan liar).

(Tim Red).